Ayo Rapatkan Barisan Lawan Hoaks

Jakarta, Sumselnian.com - Bibit-bibit berita bohong sudah bermunculan di awal masa kampanye Pemilihan Umum serentak yang dimulai pada 23 September 2018.

Yang masih hangat adalah beredarnya situs bermuatan negatif di sejumlah operator seluler yang memberitakan negatif tentang Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Pihak berwenang langsung menutup akses ke situs tersebut, namun masih ada yang dapat membukanya terkait berita bohong Sandiaga tersebut.

Atas temuan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan telah meminta penyedia layanan internet (ISP) untuk memblokir yang terkait dengan situs skandal kandidat calon wakil Presiden Sandiaga Uno.

"Kami dapat permintaan dari Mabes Polri untuk pemblokiran pukul 9 pagi. Kemudian kami koordinasi ke dalam. Jam 10.30 sistem kami yang langsung terkoneksi dengan ISP, bekerja untuk melakukan permintaan untuk segera diblokir," kata Plt Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu saat ditemui di Kominfo di Jakarta, Selasa.

Menurut Ferdinandus, situs tersebut dipastikan bernada kampanye hitam, apalagi sekarang sudah masuk ke masa kampanye.

"Karena, ya, memang posisi kita sedang proses pemilihan presiden. Nama yang muncul adalah wakil presiden kita," kata dia.

Ferdinandus menjelaskan setidaknya operator membutuhkan waktu satu hari setelah permintaan blokir dari kementerian.

Terkait berita bohong ini, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo telah mengingatkan instansi berwenang untuk menindak tegas penyebar informasi hoaks yang makin marak di media sosial (medsos) saat kampanye hingga pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

"Merujuk dari temuan Polri, jumlah hoaks rata-rata mencapai 3.500 informasi setiap hari. Diprediksi informasi hoaks bakal meningkat seiring dengan makin dekatnya penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dan Pilpres secara serentak pada bulan April 2019," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (24/9).

Menurut Bamsoet, instansi terkait, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Polri sudah seharusnya melakukan upaya preventif.

"Guna menghindari munculnya informasi palsu atau hoaks pada berita di media siber maupun media sosial," ujarnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR itu juga meminta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus memantau akun-akun di medsos.

"Jika ada medsos, media daring, dan media cetak yang terbukti menyebar hoaks agar ditindak tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan," katanya.

Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan akan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang cara mengolah informasi yang masuk.

Oleh karena itu, Bamsoet mendorong Kemenkominfo dan Bawaslu menyosialisasikan cara mengolah informasi dari satu sumber agar tidak begitu saja mempercayainya tanpa melakukan pengecekan atau konfirmasi.

"Hal yang perlu disosialisaikan adalah cara pengecekan kebenaran informasi ke beberapa media lain atau lembaga resmi yang berwenang," tuturnya.

Bamsoet juga mendorong Polri dan TNI, pemerintah daerah (pemda), tokoh-tokoh agama, guru, dan dosen untuk saling bersinergi dalam memerangi hoaks.

"Ini demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Di samping itu, Bamsoet juga mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. Apalagi, masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ataupun partai politik peserta Pemilu 2019 sudah sepakat untuk berkampanye secara damai.

"Mohon agar tidak menghasut dan mengadu domba peserta pemilu perseorangan ataupun masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2019, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sesuai dengan deklarasi kampanye damai," katanya.

Agar tidak ikut diserang hoaks, Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta aparat berwenang segera menutup situs fitnah yang menyerang pasangan capres-cawapres.

Situs-situs berisi kampanye hitam, baik yang menyerang Prabowo, Sandiaga, Jokowi, maupun Ma'ruf Amin harus ditutup pihak berwenang dan pemerintah, demi menjamin Pemilu bersih dan damai, kata anggota Gugus Informasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ridlwan Habib, di Jakarta, Selasa.

Ia menekankan arahan Presiden Jokowi kepada seluruh pendukung adalah menjalankan kampanye yang damai dan sejuk.

"Arahan Presiden adalah kampanye tentang program kerja dan gagasan. Dilarang keras menyerang pihak lain dengan SARA dan fitnah," ujar dia.

Tidak hanya dari kalangan politisi saja, sejumlah akademisi, media, mahasiswa dan pengusaha juga diminta ikut melawan hoaks, dengan mendeklarasikan Gerakan Masyarakat Antihoaks.

Deklarasi ini dilakukan di sela-sela diskusi bertema "Mengangkat Harga Diri Bangsa di Kancah Internasional" yang digelar oleh situs berita Kata Indonesia di Jakarta, Senin (24/9).

Pemimpin Redaksi Kata Indonesia Hafyz Marshal di Jakarta, Selasa mengatakan deklarasi itu dilakukan untuk menanggapi maraknya peredaran hoaks atau berita palsu di media sosial di Tanah Air.

Deklarasi itu, katanya, diharapkan bisa menarik minat masyarakat untuk menyosialisasikan berita positif dan tidak menyebarkan berita palsu di media sosial dan di tengah masyarakat.

Sementara itu, menurut dosen Fakultas Ilmu Budaya dari Universitas Indonesia Bastian Zulyeno, selain menangkal hoaks, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mempromosikan keunggulan Indonesia.

"Masyarakat harus cerdas, bukan hanya dalam upaya menangkal hoaks, tapi juga berpartisipasi dalam mempromosikan keunggulan Indonesia agar mendapat respons positif di dunia internasional," ujar dosen yang sedang melakukan penelitian hubungan masuknya Islam di Indonesia dengan Azerbaijan itu.(Ant)
 

Berita Terkait

Nasional
Menkomdigi bertemu Duta Besar Estonia, bahas kerja sama keamanan siber
  • 20 Desember 2024
Nasional
Menteri PANRB tekankan pentingnya meritokrasi dalam birokrasi
  • 20 Desember 2024
Nasional
BPJN Jambi Pastikan Jalan Lintas timur Sumatera Dalam Kondisi Baik
  • 20 Desember 2024
Mancanegara
Survei: Mayoritas warga AS tolak rencana Trump ampuni perusuh Capitol
  • 20 Desember 2024
Nasional
KKP Selesaikan Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK di atas target
  • 20 Desember 2024
Nasional
Prabowo Ajak Negara D-8 Dorong Perekonomian Demi Dukung Palestina
  • 20 Desember 2024

Comments (0)

Leave a Comment


Change text

*) Harus diisi

Post Comment